Ahok: Kalau Mau Mundur, Mundur Aja!

 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi enteng mundurnya 16 rumah sakit swasta yang menjadi provider dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Sebanyak 16 Rumah Sakit itu tidak sepakat mengenai pola pembayaran Indonesia-Case Base Groups (INA-CBG's).

"Kalau mau mundur, mundur aja. Tidak masalah. Enggak apa-apa, asal dia bisa buktikan kenapa alasannya rugi. Kita minta dia hitung," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/5/2013).

Ahok menjelaskan, sejak awal pihak rumah sakit sudah menyatakan tidak sanggup bila premi Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp23 ribu per bulan. "Cuma kan lebih baik ambil jalan 2-3 bulan dijalankan dulu, nanti kita evaluasi. Kita akan minta laporan tertulisnya, jadi kelihatan cost-nya," katanya.

Juni mendatang, kata Ahok, Pemprov DKI akan mengevaluasi KJS secara keseluruhan, termasuk soal besaran premi. Ke depan, pihaknya akan mengusulkan premi ditingkatkan menjadi Rp50 ribu.

"Kita minta BPJS Rp23 ribu, Menteri Keuangan minta Rp15.700. Ini kan evaluasi yang cukup. Kita akan minta ke DPR dan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan untuk menaikkan nilainya. Kalau tidak, tidak akan berjalan BPJS nasionalnya. Rp23 ribu saja pada mengeluh rugi," jelas dia.

Ahok menambahkan, Pemprov DKI akan meminta kepada pemerintah untuk menghilangkan pajak-pajak sepuluh persen untuk pembiayaan mau dihilangkan agar biayanya tidak lebih mahal.

"Bayangin, biaya jantung kita dengan India bedanya bisa lebih dari setengah. Pajak lagi, pajak lagi. Hal itu kita harus evaluasi bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan. Baru bisa selesai." terang Ahok.