Jakarta - Rencana pemerintah
menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidinya dan menggantinya dengan
penyaluran BLSM disikapi berbeda oleh PKS. Sebagai anggota koalisi,
suara PKS benar-benar terbelah menyikapi rencana kebijakan pemerintah
tersebut.
Menurut seorang sumber di lingkungan elite PKS kepada
detikcom, Jumat (14/6/2013), sebenarnya upaya penyatuan sikap antara dua
pihak yang saling berselisih pendapat di internal PKS telah dilakukan
dalam rapat Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) pada Rabu (12/6) lalu di
Lembang, Jawa Barat. Bahkan rapat itu berlangsung seru hingga pukul
02.00 WIB, Kamis (13/6) dini hari.
Poin utama yang dibahas dalam
rapat itu adalah pencopotan spanduk dan penghentian aksi unjuk rasa
karena menimbulkan komplikasi di masyarakat.
"Sebagai partai
politik besar, nomor empat secara nasional berdasarkan hasil pemilu
2009, PKS harus menempuh cara elegan, bukan aksi jalanan," ujar sumber
tersebut.
Anggota DPTP yang hadir lengkap yakni Ketua Majelis
Syura Hilmi Aminuddin, Ketua MPP Untung Wahono, Ketua DSP Surahman
Hidayat, Presiden Anis Matta, Sekjen Taufik Ridha dan Bendahara Umum
Mahfuzi Abdurrahman. Rapat itu diperluas dengan kehadiran tiga kader PKS
yang menjadi Menteri dalam KIB II.
Karena pentingnya agenda
rapat yang menentukan masa depan PKS dalam koalisi pemerintahan, maka
menteri asal PKS minta izin kepada Presiden SBY untuk tidak hadir dalam
acara di Jakarta.
Dia mengatakan Ketua Fraksi PKS Hidayat
Nurwahid dan anggota yang terkait APBN juga diundang untuk diminta
masukan dalam rapat itu. Mereka melaporkan sikap penolakan atas rencana
kenaikan BBM sudah disosialisasikan secara massif, sehingga sulit
ditarik. Meskipun mengakui hak pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM.
"Sebenarnya
kalau pemerintah menetapkan kenaikan BBM jauh hari dan tidak menunggu
pembahasan APBN-P di DPR, tak masalah. Yang memicu cuma soal waktu
keputusan yang tidak tepat karena berdekatan dengan bulan Ramadhan dan
tahun ajaran baru," jelas sumber tersebut.
"Fraksi PKS tidak
boleh menolak BLSM, Raskin, pembangunan infrastruktur pedesaan dan
perluasan PKH yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat," demikian
salah satu kesimpulan rapat yang dituturkan sumber tersebut.
Dengan
disepakatinya postur APBN-P dan rencana kompensasi pengurangan subsidi
BBM di Badan Anggaran, nyaris tak ada lagi hal krusial. PKS telah
menyuarakan aspirasi rakyat dengan lantang, namun harus mengikuti proses
penganggaran di parlemen.
Dia juga menjelaskan rapat DPTP
tersebut menghasilkan dua keputusan, yakni dilakukannya pendinginan
suasana dengan menurunkan spanduk penolakan sejak putusan tersebut
dikeluarkan, dan tidak ada lagi turun ke jalan dengan nama dan atribut
PKS serta tidak ada pengerahan kader atas nama struktur untuk menolak
kenaikan BBM.
Namun demikian, terkait isu koalisi, sumber
tersebut mengatakan PKS akan tetap mempertahankan sikap kritis rencana
pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Di sisi lain DPP PKS melalui
fraksinya mengelola proses-proses pengambilan keputusan RAPBNP 2013 di
DPR dengan menghindari benturan dengan kepentingan rakyat. Sementara
masalah keberadaan menteri di kabinet diserahkan kepada hak prerogatif
presiden.
"Ini ujian PKS berorganisasi dan berdemokrasi," pungkasnya.
Foto: (dok okezone)
Jakarta 
