Gubernur DKI Joko Widodo (Foto: Dok. Okezone)
Menurutnya, program KJS merupakan kebijakan yang tergesa-gesa dan tidak dipersiapkan dengan matang.
"KJS menyisakan banyak PR, dari mulai target kartu 4,7 juta namun baru satu juta yang terealisasi, hingga pihak rumah sakit dan puskesmas yang kewalahan karena masyarakat yang membeludak," ujar Igo saat dihubungi Okezone, Sabtu (18/5/2013).
Dikatakan Igo, Pemprov DKI tidak siap menerapkan kebijakan ini, tingginya jumlah masyarakat yang ingin mengunakan fasilitas KJS tidak sebanding dengan SDM dan alat kesehatan yang ada.
"Pelayanan kesehatan jadi tidak maksimal. Sistem belum siap tapi keinginan untuk menjalankan sistem tergesa. Ini hanya gaungnya Jokowi di media saja, tapi ternyata tidak siap perangkatnya," paparnya.
Ditambah sebanyak 16 rumah sakit kini mengundurkan diri dari program KJS karena keberatan dengan tarif versi Indonesia-Case Base Groups (INA-CBG's) yang telah diterapkan PT Askes.
Hal itu dinilai beda dengan kebijakan kartu Gakin (Keluarga Miskin) milik gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo yang memberikan biaya penggantian klaim rumah sakit secara penuh.
"Dijamannya Foke tagihan rumah sakit dibayar full, mungkin permasalahannya agak lambat pembayarannya bisa sampai dua hingga empat bulan, tapi bagi rumah sakit lebih baik terlambat dibayar tapi full ketimbang cepat tapi tidak full," ungkapnya.
Karenanya Igo meminta eksekutif untuk belajar dari kekurangan KJS. Ia berharap, Gubernur Jokowi dapat menyusun kebijakan berdasarkan pertimbangan strategis.
“Jangan terburu-buru kalau perangkat belum siap. Jangan hanya ingin memberi kesan berpihak rakyat, jangan hanya ekspose media yang sensasional. Buat apa kalau tidak bisa melayani maksimal,” kata Igo.
http://jakarta.okezone.com/read/2013/05/19/500/809170/kjs-ala-jokowi-bawa-banyak-masalah
Jakarta 
0 komentar:
Plaas 'n opmerking