Sikapi Kenaikan BBM & Program BLSM, Internal PKS Benar-benar Terbelah

Jakarta - Rencana pemerintah menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidinya dan menggantinya dengan penyaluran BLSM disikapi berbeda oleh PKS. Sebagai anggota koalisi, suara PKS benar-benar terbelah menyikapi rencana kebijakan pemerintah tersebut.

Menurut seorang sumber di lingkungan elite PKS kepada detikcom, Jumat (14/6/2013), sebenarnya upaya penyatuan sikap antara dua pihak yang saling berselisih pendapat di internal PKS telah dilakukan dalam rapat Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) pada Rabu (12/6) lalu di Lembang, Jawa Barat. Bahkan rapat itu berlangsung seru hingga pukul 02.00 WIB, Kamis (13/6) dini hari.

Poin utama yang dibahas dalam rapat itu adalah pencopotan spanduk dan penghentian aksi unjuk rasa karena menimbulkan komplikasi di masyarakat.

"Sebagai partai politik besar, nomor empat secara nasional berdasarkan hasil pemilu 2009, PKS harus menempuh cara elegan, bukan aksi jalanan," ujar sumber tersebut.

Anggota DPTP yang hadir lengkap yakni Ketua Majelis Syura Hilmi Aminuddin, Ketua MPP Untung Wahono, Ketua DSP Surahman Hidayat, Presiden Anis Matta, Sekjen Taufik Ridha dan Bendahara Umum Mahfuzi Abdurrahman. Rapat itu diperluas dengan kehadiran tiga kader PKS yang menjadi Menteri dalam KIB II.

Karena pentingnya agenda rapat yang menentukan masa depan PKS dalam koalisi pemerintahan, maka menteri asal PKS minta izin kepada Presiden SBY untuk tidak hadir dalam acara di Jakarta.

Dia mengatakan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nurwahid dan anggota yang terkait APBN juga diundang untuk diminta masukan dalam rapat itu. Mereka melaporkan sikap penolakan atas rencana kenaikan BBM sudah disosialisasikan secara massif, sehingga sulit ditarik. Meskipun mengakui hak pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM.

"Sebenarnya kalau pemerintah menetapkan kenaikan BBM jauh hari dan tidak menunggu pembahasan APBN-P di DPR, tak masalah. Yang memicu cuma soal waktu keputusan yang tidak tepat karena berdekatan dengan bulan Ramadhan dan tahun ajaran baru," jelas sumber tersebut.

"Fraksi PKS tidak boleh menolak BLSM, Raskin, pembangunan infrastruktur pedesaan dan perluasan PKH yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat," demikian salah satu kesimpulan rapat yang dituturkan sumber tersebut.

Dengan disepakatinya postur APBN-P dan rencana kompensasi pengurangan subsidi BBM di Badan Anggaran, nyaris tak ada lagi hal krusial. PKS telah menyuarakan aspirasi rakyat dengan lantang, namun harus mengikuti proses penganggaran di parlemen.

Dia juga menjelaskan rapat DPTP tersebut menghasilkan dua keputusan, yakni dilakukannya pendinginan suasana dengan menurunkan spanduk penolakan sejak putusan tersebut dikeluarkan, dan tidak ada lagi turun ke jalan dengan nama dan atribut PKS serta tidak ada pengerahan kader atas nama struktur untuk menolak kenaikan BBM.

Namun demikian, terkait isu koalisi, sumber tersebut mengatakan PKS akan tetap mempertahankan sikap kritis rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Di sisi lain DPP PKS melalui fraksinya mengelola proses-proses pengambilan keputusan RAPBNP 2013 di DPR dengan menghindari benturan dengan kepentingan rakyat. Sementara masalah keberadaan menteri di kabinet diserahkan kepada hak prerogatif presiden.

"Ini ujian PKS berorganisasi dan berdemokrasi," pungkasnya.