Daging Fathanah Membawa Nikmat Buat Demokrat

Foto: Heru Haryono (Okezone)

JAKARTA - Senang tidak senang, kasus suap impor sapi dengan tokoh utama Ahmad Fathanah, membuat elektabiltas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terjun bebas. Pasalnya, kasus tersebut juga menyeret mantan Presiden PKS Luhtfi Hasan Ishaq sebagai tersangka.

Dengan terus bergaungnya kasus impor daging, sedikit demi sedikit publik mulai melupakan kasus Hambalang yang banyak melibatkan kader Partai Demokrat (PD). Lantas, apakah Demokrat menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam kasus ini?

"Betul, Demokrat adalah partai yang paling diuntungkan dibanding partai-partai lain dalam kasus sapi impor ini karena gaung kasus sampi impor sangat luas, lama dan juga seksi," ujar pengamat politik dari JPPR, Masykurudin Hafidz, dalam pesan singkatnya kepada Okezone, Selasa (28/5/2013).

Keuntungan PD, sambungnya, terletak pada kasus-kasus yang sementara ini hilang dari peredaran dan lama tidak menjadi perhatian sehingga akan terkatung-katung dengan sendirinya. Ditambah lagi, lanjutnya, kasus sapi impor semakin seksi dan Demokrat lagi-lagi diuntungkan ketika isu ini berimbas kepada wacana keluarnya PKS dari Setgab koalisi.

"Dalam konteks berkoalisi, posisi PKS genit mengancam keluar, ternyata tidak keluar-keluar. Dalam situasi tertentu juga bernilai menguntungkan Demokrat. Jadi, keuntungan Demokrat dari kasus sapi impor ini adalah keuntungan langsung," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini PKS tengah dihantam badai melalui kasus impor daging. Sadar partainya sedang di sorot, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah meminta keadilan dengan mengungkap kasus besar lainnya. Fahri menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berani memeriksa Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono.

Padahal, menurut Fahri, nama pria yang akrab disapa Ibas itu beberapa kali disebut menerima aliran dana yang diduga hasil korupsi dari Grup Permai, perusahaan milik tersangka kasus Wisma Atlet yang juga mantan Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin.