Jokowi dan Ahok usai dilantik jadi gubernur DKI (foto: Okezone)
JAKARTA - Kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS) mengancam posisi Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hak bertanya anggota dewan yang kini sedang digulirkan bukan tidak mungkin akan berujung pada impeachment.
Tapi, Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro yakin penggulingan Jokowi dari jabatannya tidak akan terjadi. "Hanya rakyat yang bisa menjatuhkan dia (Jokowi)," kata Siti Zuhro kepada Okezone, Kmais (23/5/2013).
Alasannya, karena pria asal Solo itu menjadi orang nomor satu di Ibu Kota lantaran dipilih langsung oleh rakyat. "Kasus yang mutakhir ya Aceng (bupati Garut) itu, salah satu contoh yang dijatuhkan oleh rakyat," ungkapnya.
Dia bercerita, saat Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 22 tahun 1999 masih berlaku, masih memungkinkan ada pertanggungjawaban kinerja kepala daerah ke DPRD. Hal ini menjadi sangat ditakuti. Tapi, pada UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah impeachment bukanlah perkara yang mudah dilakukan.
"Saat ini, kepala daerah di pilih langsung oleh rakyat jadi ada kewibawaan kepala daerah. Koridor hukum juga tidak memberikan peluang (impeachment)," terangnya.
UU tentang Pemerintah Daerah mengatur hal yang bisa membuat kepala daerah diberhentikan di antaranya yakni melanggar hukum, berbuat makar, berhalangan secara permanent atau kalau kepala daerah menimbulkan keresahan massal yang bisa mengganggu stabilitas keamanan.
Proses pemberhentian kepala daerah, lanjut Siti Zuhro, DPRD mengajukan ke Mahkamah Agung (MA) dan meminta masukan dari presiden. "DPRD hanya bisa mengusulkan, tidak bisa langsung. Jadi tidak mudah, perjalanannya panjang karena ada mekanismenya," pungkasnya.
Kemarin, anggota Komisi E DPRD Asraf Ali dalam rapat dengar pendapat mengatakan, lebih dari 30 anggota dewan berencana melayangkan hak interpelasi terkait pengunduran diri 16 rumah sakit dari program Kartu Jakart Sehat (KJS).
"Kalau ini terus bergulir, ini bisa menjadi peristiwa politik pertama di DKI. Jokowi terancam di impeachment,"
Tapi, Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro yakin penggulingan Jokowi dari jabatannya tidak akan terjadi. "Hanya rakyat yang bisa menjatuhkan dia (Jokowi)," kata Siti Zuhro kepada Okezone, Kmais (23/5/2013).
Alasannya, karena pria asal Solo itu menjadi orang nomor satu di Ibu Kota lantaran dipilih langsung oleh rakyat. "Kasus yang mutakhir ya Aceng (bupati Garut) itu, salah satu contoh yang dijatuhkan oleh rakyat," ungkapnya.
Dia bercerita, saat Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 22 tahun 1999 masih berlaku, masih memungkinkan ada pertanggungjawaban kinerja kepala daerah ke DPRD. Hal ini menjadi sangat ditakuti. Tapi, pada UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah impeachment bukanlah perkara yang mudah dilakukan.
"Saat ini, kepala daerah di pilih langsung oleh rakyat jadi ada kewibawaan kepala daerah. Koridor hukum juga tidak memberikan peluang (impeachment)," terangnya.
UU tentang Pemerintah Daerah mengatur hal yang bisa membuat kepala daerah diberhentikan di antaranya yakni melanggar hukum, berbuat makar, berhalangan secara permanent atau kalau kepala daerah menimbulkan keresahan massal yang bisa mengganggu stabilitas keamanan.
Proses pemberhentian kepala daerah, lanjut Siti Zuhro, DPRD mengajukan ke Mahkamah Agung (MA) dan meminta masukan dari presiden. "DPRD hanya bisa mengusulkan, tidak bisa langsung. Jadi tidak mudah, perjalanannya panjang karena ada mekanismenya," pungkasnya.
Kemarin, anggota Komisi E DPRD Asraf Ali dalam rapat dengar pendapat mengatakan, lebih dari 30 anggota dewan berencana melayangkan hak interpelasi terkait pengunduran diri 16 rumah sakit dari program Kartu Jakart Sehat (KJS).
"Kalau ini terus bergulir, ini bisa menjadi peristiwa politik pertama di DKI. Jokowi terancam di impeachment,"
Jakarta 
0 komentar:
Plaas 'n opmerking